Meranti (Harian.Co) - Belakangan ini, isu pengurangan pegawai honorer ramai dibahas di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Meranti. Pasalnya, ada wacana dari Bupati HM Adil SH untuk mengevaluasi tenaga honorer yang dinilai terlalu banyak dan membebani keuangan daerah.
Warga khawatir, jika benar terjadi pengurangan tenaga honorer, akan menambah jumlah pengangguran. Sebab, sampai saat ini, tidak banyak lapangan kerja tersedia di Kepulauan Meranti.
Kekhawatiran ini pun disampaikan Asral, salah seorang tokoh masyarakat Imam Bonjol, Selatpanjang Kota, saat menghadiri reses Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHI, Ahad (14/3/2021).
"Kami dengar, pemerintah malah akan mengurangi honorer. Harusnya menciptakan lapangan kerja, ini orang yang sudah bekerja pula akan diberhentikan," kata Asral saat itu.
Kata Asral lagi, masyarakat berharap amanah yang diemban kepala daerah dan anggota DPRD saat ini hendaklah dimanfaatkan untuk kebaikan dan kesejahtera warga. Mereka ingin pemimpin dan anggota DPRD di Kepulauan Meranti merakyat, yang dibuktikan dengan tindakan dalam memberikan pelayanan.
Pemimpin juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Dengan begitu, kesejahteraan di tengah masyarakat akan cepat terwujud.
"Mudah-mudahan keluhan kita ini (aspirasi, red) bisa didengar. Kita berharap ke depannya anggota DPRD dan pemimpin lebih baik dan lebih merakyat. Kami tak mau hanya mendengar ucapan saja, sebab yang jadi tolak ukur adalah sikap perbuatan," tambah Asral.
Menanggapi keluhan ini, Dedi Putra meminta warga untuk tak cepat menilai yang tidak-tidak terhadap pemerintah daerah. Katanya, tak ada kepala daerah yang akan menyengsarakan masyarakat, pasti semua kepala daerah itu punya visi misi yang bertujuan mensejahterakan.
"Memang ada wacana itu (evaluasi honorer, red). Tapi baru wacana, belum ada pembahasan lebih lanjut dengan DPRD. Kami akan terus sampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat ke pemerintah daerah," ujar Dedi Putra.
Dikatakan Ketua Fraksi PPP ini lagi, wacana tersebut dilontarkan kepala sebagai salah satu upaya pemda untuk mengurangi pemborosan anggaran. Mungkin evaluasi terhadap honorer akan melihat dari banyak sisi, salah satunya terhadap tingkat kehadiran yang bersangkutan di tempat kerja.
"Beliau (Bupati Meranti, red) punya pemikiran lain, wajib kita dukung. Jangan risau, kalau baik di tempat kerja, rajin, insya Allah aman. Jangan risau," kata Dedi menguatkan masyarakat saat itu.
Usai reses, saat berbincang dengan CAKAPLAH.com, Dedi Putra mengatakan, ia terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama terhadap isu-isu yang belakangan berkembang. Dedi tak ingin isu yang telah berkembang ini menjadi alasan masyarakat untuk tidak mendukung pembangunan yang direncanakan pemerintah.
"Terus kita berikan pemahaman ke warga, ini upaya pemerintah mengurangi pemborosan anggaran. Jangan berprasangka buruk, itukan baru wacana. Saya percaya, visi misi pemerintah pasti untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah dan DPRD bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi harapan warga akan saya sampaikan ke pemerintah," kata Dedi.
Wacana evaluasi terhadap tenaga honorer ini disampaikan Bupati HM Adil SH dalam beberapa kesempatan saat diwawancara wartawan. HM Adil SH mengatakan, jumlah honorer akan disesuaikan dengan kebutuhan dan akan dibayar Rp 2.000.000,- perbulan.
Saat ni, jumlah honorer di Kota Sagu diyakini melebihi 4.000 orang dan hanya menerima bayaran Rp 1.200.000,- perbulan. Jumlah honor yang diterima honorer saat ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah honor sebelumnya, yaitu Rp 1.800.000,- perbulan.
Pengurangan upah terjadi akibat rasionalisasi anggaran. Di sisi lain, Bupati Irwan saat menjabat, lebih memilih mempertahankan tenaga honorer dengan bayaran disesuaikan daripada merumahkan (honorer, red) sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah lainnya. ***
Sumber: Cakaplah.com
Editor: Edriwan
