PAYAKUMBUH (Harian.co) — Komisi II DPRD Kota Dumai melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Sumatera Barat,Kamis (10/10/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pola bantuan dan pembinaan UMKM yang diterapkan di Kota Payakumbuh.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, M. Faizal, S.Pt, bersama Pegawai Fungsional Pengawas Koperasi, Sri Essa Ramadhani, SE.ME, menyampaikan struktur organisasi dinas yang terdiri dari satu sekretariat, tiga bidang, dan satu Unit Manajemen Data (UMD). Hingga akhir 2023, tercatat Kurang lebih 18.765 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta sekitar 15.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Payakumbuh.
Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh hanya mampu membina sekitar 250-300 UMKM setiap tahunnya, akibat keterbatasan tenaga kerja di dinas tersebut. Pembinaan yang dilakukan meliputi pelatihan dan fasilitasi sertifikasi halal untuk periode 2023-2024.
Beberapa pelatihan yang telah diberikan antara lain:
- Entrepreneurship
- Kemasan produk
- Pembukuan
- Pemasaran
Untuk mendukung pembinaan ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 juta untuk tahun 2024. Dana tersebut bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN.
UKM di Kota Payakumbuh dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Kota ini juga tengah menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) untuk menetapkan "Kota Rendang" sebagai ikon resmi Payakumbuh.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Dumai, Muhammad Dochlas Manurung, SH, serta anggota komisi lainnya, yaitu Anton, Mawardi, Gusri Effendy, Sudiran ST, Junjung Mangatas A.Md, dan Idris. Mereka didampingi oleh staf Sekretariat DPRD Kota Dumai.
Setelah pertemuan, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan untuk bertemu langsung dengan pelaku UMKM di Kota Payakumbuh.
